Panduan Lengkap Bikin Surat Perjanjian Cicil Utang Biar Aman

Table of Contents

Hutang-piutang itu sebenernya kejadian umum di masyarakat kita, ya. Kadang kita minjem uang buat keperluan mendesak, atau sebaliknya, kita ngasih pinjeman buat temen atau saudara yang lagi butuh. Nah, masalahnya sering muncul pas tiba waktunya pelunasan. Biar urusan ini nggak bikin hubungan renggang atau bahkan berujung sengketa, penting banget nih punya yang namanya surat perjanjian pelunasi hutang. Ini bukan sekadar kertas biasa, tapi bukti kuat yang melindungi hak kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini tujuannya jelas, yaitu mengatur ulang atau menegaskan cara pelunasan hutang yang sebelumnya mungkin macet atau butuh penyesuaian. Dengan adanya surat ini, semua detail jadi jelas, nggak ada lagi tuh yang namanya “katanya” atau “lupa”. Semuanya tertulis, terang benderang, dan mengikat.

Kenapa Sih Perlu Repot Bikin Surat Perjanjian Pelunasan Hutang?¶

Mungkin ada yang mikir, “Ah, kan udah kenal lama, nggak perlulah pakai surat-suratan segala, nggak enak.” Eits, justru karena udah kenal atau saudara, biar hubungan tetap baik dan nggak rusak gara-gara urusan uang, makanya perlu banget surat ini. Ada beberapa alasan kuat kenapa surat ini penting:

• Memberikan Kepastian Hukum: Ini yang paling utama. Surat ini adalah bukti tertulis yang sah di mata hukum. Kalau sampai terjadi sengketa dan harus dibawa ke jalur hukum, surat ini jadi alat bukti utama.
• Menghindari Salah Paham: Semua syarat dan ketentuan pelunasan, mulai dari jumlah yang harus dibayar, jadwalnya, sampai konsekuensinya kalau telat, semua tertulis jelas. Nggak ada lagi interpretasi ganda.
• Disiplin untuk Debitur: Dengan adanya jadwal yang disepakati dan tertulis, si peminjam (debitur) jadi punya pegangan dan kewajiban yang jelas untuk memenuhi janjinya.
• Perlindungan untuk Kreditur: Pemberi pinjaman (kreditur) punya dasar kuat untuk menagih dan mengambil tindakan jika si peminjam wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban).
• Basis Restrukturisasi: Kalau hutang sebelumnya pakai perjanjian lain dan ternyata macet, surat ini bisa jadi bentuk restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran yang disepakati bersama.

Bayangin aja, tanpa surat ini, kalau si peminjam tiba-tiba nggak bayar atau menghilang, pemberi pinjaman bakal kesulitan buat nagih apalagi kalau mau tempuh jalur hukum. Begitu juga sebaliknya, si peminjam bisa aja merasa udah bayar padahal belum, atau merasa nggak sanggup bayar sesuai jadwal awal dan butuh penyesuaian tapi nggak ada bukti kesepakatan baru. Makanya, surat ini jadi solusi win-win biar semuanya clear.

Image just for illustration

Apa Aja Sih Komponen Penting dalam Surat Ini?¶

Surat perjanjian pelunasan hutang yang baik dan kuat itu harus mencakup beberapa hal krusial. Ibarat resep masakan, kalau ada bahan yang kurang, rasanya jadi nggak pas, kan? Begitu juga surat ini, kalau ada komponen penting yang terlewat, kekuatannya bisa berkurang.

Ini dia komponen-komponen yang wajib ada:

1. Judul yang Jelas: Tulis aja “SURAT PERJANJIAN PELUNASAN HUTANG” atau “SURAT PERJANJIAN KESANGGUPAN MEMBAYAR HUTANG”. Biar langsung tahu ini surat tentang apa.
2. Identitas Para Pihak: Cantumkan data diri lengkap dari kedua belah pihak:
   • Pemberi Pinjaman (Kreditur): Nama lengkap, nomor KTP/identitas lain yang sah, alamat lengkap, pekerjaan.
   • Peminjam (Debitur): Nama lengkap, nomor KTP/identitas lain yang sah, alamat lengkap, pekerjaan. Usahakan pakai data yang valid sesuai KTP ya.
3. Latar Belakang Hutang: Jelaskan asal muasal hutang ini. Misalnya, “hutang ini timbul berdasarkan perjanjian hutang piutang tanggal sekian” atau “sisa hutang dari total hutang awal sebesar Rp X”. Sebutkan jumlah sisa hutang yang disepakati untuk dilunasi dalam perjanjian ini.
4. Jumlah Hutang yang Disepakati: Tegaskan kembali berapa total nominal hutang yang akan dilunasi berdasarkan perjanjian baru ini. Tulis dalam angka dan huruf untuk menghindari salah baca.
5. Mekanisme & Jadwal Pelunasan: Ini bagian paling penting. Rincikan dengan detail:
   • Apakah dibayar secara lump sum (sekaligus) atau dicicil?
   • Jika dicicil, berapa jumlah cicilan per periode?
   • Kapan tanggal jatuh tempo untuk setiap pembayaran atau tanggal pelunasan total? Buat jadwal yang spesifik. Contoh: “akan dibayar setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya” atau “akan dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Maret 2024”.
   • Bagaimana cara pembayarannya (tunai langsung, transfer bank - sebutkan nomor rekening)?
6. Konsekuensi Keterlambatan (Wanprestasi): Apa yang terjadi kalau si peminjam telat bayar atau bahkan nggak bayar sama sekali?
   • Apakah ada denda? Berapa persen atau berapa nominalnya? Dihitung harian, mingguan, atau bulanan?
   • Apakah ada tindakan lanjutan yang akan diambil oleh pemberi pinjaman (misalnya, penagihan melalui pihak ketiga, menempuh jalur hukum)? Ini harus disepakati bersama di awal.
7. Penyelesaian Sengketa: Kalau di kemudian hari muncul masalah atau perselisihan terkait perjanjian ini, bagaimana cara menyelesaikannya?
   • Diutamakan musyawarah mufakat?
   • Jika tidak berhasil, akan diselesaikan melalui pengadilan? Sebutkan pengadilan negeri mana yang berwenang (sesuai domisili salah satu pihak atau domisili yang disepakati).
8. Saksi (Opsional tapi Dianjurkan): Libatkan saksi dari kedua belah pihak (biasanya 2 orang). Keberadaan saksi bisa menguatkan pembuktian di kemudian hari.
9. Materai: Pastikan surat ini ditandatangani di atas materai tempel sesuai ketentuan yang berlaku (saat ini Rp 10.000). Fungsi materai ini adalah agar dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
10. Penutup: Pernyataan bahwa kedua belah pihak sepakat dan menandatangani perjanjian ini dengan sadar tanpa paksaan. Sebutkan tempat dan tanggal pembuatan surat.

Kelengkapan komponen ini sangat menentukan kekuatan hukum surat perjanjian tersebut. Jadi, jangan ada yang terlewat ya!

Panduan Singkat Menyusun Surat Perjanjian Melunasi Hutang¶

Oke, sekarang kita coba susun langkah-langkahnya:

• Komunikasi Terbuka: Duduk bareng dan ngobrolin baik-baik. Debitur jelaskan kondisi keuangannya, Kreditur sampaikan harapannya. Cari titik temu soal jumlah dan jadwal pelunasan yang realistis dan bisa dipenuhi. Kejujuran itu kunci di tahap awal ini.
• Sepakati Detail: Pastikan semua poin krusial (jumlah, jadwal, denda, cara bayar) sudah disepakati bersama sebelum mulai menulis.
• Tulis dengan Jelas: Gunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Hindari kalimat ambigu. Tulis angka dalam huruf juga untuk mencegah kesalahan.
• Cantumkan Data Lengkap: Isi semua identitas dengan benar sesuai KTP. Cek ulang nomor KTP dan alamat.
• Rinci Jadwal: Jangan cuma bilang “akan dilunasi secepatnya”. Tentukan tanggal pasti atau periode yang jelas. Contoh: “setiap tanggal 25 bulan berjalan” atau “dalam 10 kali cicilan berturut-turut”.
• Libatkan Pihak Ketiga (Opsional): Kalau jumlah hutangnya besar dan kompleks, pertimbangkan untuk melibatkan pengacara atau notaris dalam penyusunan atau setidaknya untuk konsultasi. Bisa juga minta bantuan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat sebagai penengah dan saksi saat penandatanganan.
• Cek Ulang Sebelum Tanda Tangan: Baca kembali seluruh isi surat dengan teliti. Pastikan semua yang disepakati sudah tertulis dengan benar. Jangan ragu bertanya kalau ada yang kurang jelas.
• Tanda Tangan di Atas Materai: Ini wajib kalau mau suratnya punya kekuatan pembuktian di pengadilan. Tempel materai, lalu tanda tangan memotong sebagian gambar materai. Buat salinan (copy) yang juga ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi (jika ada), berikan masing-masing satu.

Menyusun surat ini butuh ketelitian. Sedikit saja ada data yang salah atau poin penting yang terlewat, bisa jadi celah masalah di kemudian hari.

Contoh Template Surat Perjanjian Melunasi Hutang¶

Ini dia contoh template dasar yang bisa kamu adaptasi. Ingat, ini hanya contoh, kamu perlu sesuaikan dengan kondisi dan kesepakatanmu ya.

---

SURAT PERJANJIAN PELUNASAN HUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap: [Nama Lengkap Pemberi Pinjaman]
Nomor KTP/Identitas: [Nomor KTP Pemberi Pinjaman]
Alamat: [Alamat Lengkap Pemberi Pinjaman]
Pekerjaan: [Pekerjaan Pemberi Pinjaman]
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (KREDITUR).

Nama Lengkap: [Nama Lengkap Peminjam]
Nomor KTP/Identitas: [Nomor KTP Peminjam]
Alamat: [Alamat Lengkap Peminjam]
Pekerjaan: [Pekerjaan Peminjam]
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (DEBITUR).

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal], bulan [Bulan], tahun [Tahun], bertempat di [Lokasi Pembuatan Surat], PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pelunasan hutang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LATAR BELAKANG

1. PIHAK KEDUA memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA yang timbul berdasarkan [Sebutkan dasar hutang, misal: perjanjian hutang piutang tanggal …, atau pinjaman perorangan].
2. Total sisa hutang yang belum terbayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA per tanggal dibuatnya surat ini adalah sebesar Rp [Jumlah dalam Angka] ([Jumlah dalam Huruf]).
3. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan dan bersedia untuk melunasi seluruh sisa hutang tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang disepakati dalam surat perjanjian ini.

PASAL 2
MEKANISME DAN JADWAL PELUNASAN

1. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp [Jumlah dalam Angka] ([Jumlah dalam Huruf]) kepada PIHAK PERTAMA.
2. Pelunasan hutang tersebut akan dilakukan dengan cara [Pilih salah satu atau sebutkan cara lain]:
   • a. Pembayaran Sekaligus (Lump Sum): Seluruh sisa hutang akan dilunasi paling lambat pada tanggal [Tanggal Pelunasan Total].
   • b. Pembayaran Bertahap (Cicilan): Hutang akan dilunasi dalam [Jumlah Cicilan] kali cicilan, masing-masing sebesar Rp [Jumlah Cicilan per Periode] ([Jumlah Cicilan per Periode dalam Huruf]).
3. Jika pembayaran dilakukan secara bertahap, jadwal pembayarannya adalah sebagai berikut:
   • Cicilan ke-1: Sebesar Rp [Jumlah Cicilan 1] paling lambat tanggal [Tanggal Cicilan 1]
   • Cicilan ke-2: Sebesar Rp [Jumlah Cicilan 2] paling lambat tanggal [Tanggal Cicilan 2]
   • … (dst sampai cicilan terakhir) …
   • Cicilan ke-[Jumlah Cicilan]: Sebesar Rp [Jumlah Cicilan Terakhir] paling lambat tanggal [Tanggal Cicilan Terakhir]
     (Atau bisa juga ditulis per periode, misal: Setiap tanggal [Tanggal] setiap bulannya, dimulai dari bulan [Bulan Awal Tahun] sampai dengan bulan [Bulan Akhir Tahun]).
4. Pembayaran dapat dilakukan secara [Tunai/Transfer ke Rekening Bank Nomor: (Nomor Rekening) atas nama (Nama Pemilik Rekening) Bank (Nama Bank)]. Bukti pembayaran yang sah (misal: kuitansi tunai, bukti transfer) wajib disimpan oleh kedua belah pihak.

PASAL 3
KONSEKUENSI KETERLAMBATAN (WANPRESTASI)

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Pasal 2, maka PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi).
2. Atas keterlambatan pembayaran, PIHAK KEDUA sepakat untuk dikenakan denda sebesar [Sebutkan besaran denda, misal: 2% (dua persen) per bulan dari cicilan yang jatuh tempo, atau Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hari keterlambatan].
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran cicilan selama [Sebutkan periode, misal: 3 (tiga) bulan) berturut-turut, maka seluruh sisa hutang dianggap jatuh tempo dan wajib dilunasi secara sekaligus dalam waktu [Jumlah Hari/Minggu] sejak tanggal pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat melunasi seluruh sisa hutang setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menagih dan memperoleh pelunasan hutang tersebut.

PASAL 4
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui [Pilih: Pengadilan Negeri (Sebutkan Nama Kota Pengadilan Negeri yang Berwenang)] / [Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] / [atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang disepakati].

PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan salinan, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Segala perubahan atau penambahan terhadap perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai addendum (perjanjian tambahan) yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6
PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat di [Tempat Pembuatan Surat] pada tanggal [Tanggal], bulan [Bulan], tahun [Tahun], dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kedua belah pihak telah membaca dan memahami seluruh isi perjanjian ini serta sepakat untuk terikat dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA (KREDITUR)

[Tanda Tangan di Atas Materai]

([Nama Lengkap Pemberi Pinjaman])

PIHAK KEDUA (DEBITUR)

[Tanda Tangan di Atas Materai]

([Nama Lengkap Peminjam])

SAKSI-SAKSI (Opsional)

Saksi 1:

[Tanda Tangan Saksi 1]

([Nama Lengkap Saksi 1])

Saksi 2:

[Tanda Tangan Saksi 2]

([Nama Lengkap Saksi 2])

---

Penjelasan Singkat Tiap Pasal:

• Pasal 1 (Latar Belakang): Ini untuk menjelaskan konteksnya. Hutang ini asalnya dari mana, berapa jumlah awalnya, dan berapa sisa yang mau dilunasi sekarang. Penting biar jelas pokok permasalahannya.
• Pasal 2 (Mekanisme & Jadwal): Jantungnya perjanjian. Di sini dirinci cara bayarnya (sekaligus atau cicil) dan kapan harus dibayar. Kalau cicil, harus jelas berapa kali, berapa jumlahnya, dan tanggal jatuh tempo setiap cicilan. Makin detail, makin bagus.
• Pasal 3 (Konsekuensi): Ini bagian yang mungkin paling nggak enak, tapi justru paling penting biar kedua pihak tahu risikonya. Kalau telat, dendanya apa? Kalau nggak bayar-bayar, langkah selanjutnya gimana? Ini kesepakatan yang harus dibuat sebelum masalah terjadi.
• Pasal 4 (Sengketa): Kalau ternyata ada masalah yang nggak bisa diselesaiin baik-baik, mau dibawa ke mana? Diutamakan musyawarah, tapi kalau nggak berhasil, disepakati mau ke pengadilan mana. Ini penting biar ada kepastian hukum.
• Pasal 5 (Lain-Lain): Ketentuan tambahan yang penting, seperti kekuatan hukum surat, jumlah salinan, dan cara mengubah perjanjian kalau diperlukan.
• Pasal 6 (Penutup): Pernyataan kalau surat ini dibuat dengan sadar dan disepakati bersama.

Ingat, ini template dasar. Kamu bisa menambahkan pasal lain kalau memang ada kesepakatan khusus, misalnya soal jaminan (kalau ada), atau hal spesifik lainnya terkait hutang tersebut.

Variasi dan Situasi Khusus¶

Surat perjanjian pelunasan hutang ini bisa disesuaikan dengan berbagai skenario:

• Pelunasan Dipercepat: Bisa ditambahkan klausul yang memperbolehkan debitur melunasi sisa hutangnya lebih cepat dari jadwal tanpa penalti. Ini biasanya menguntungkan debitur.
• Pengurangan Jumlah Hutang: Kadang, kreditur bersedia mengurangi sedikit jumlah hutang (memberikan diskon) jika debitur sanggup melunasi dalam jangka waktu tertentu. Jika ada kesepakatan ini, harus jelas ditulis berapa total yang harus dibayar setelah dikurangi.
• Hutang dengan Jaminan: Jika hutang sebelumnya ada jaminan (misalnya BPKB atau sertifikat tanah), perjanjian ini harus menjelaskan status jaminan tersebut selama proses pelunasan berlangsung. Kapan jaminan akan dikembalikan?
• Perubahan Perjanjian Awal: Surat ini bisa jadi adendum (lampiran/tambahan) dari perjanjian hutang piutang sebelumnya, atau bisa juga berdiri sendiri sebagai perjanjian baru yang membatalkan atau mengganti mekanisme pelunasan dari perjanjian sebelumnya. Pastikan statusnya jelas.

Apapun situasinya, prinsipnya tetap sama: semua detail harus jelas, tertulis, dan disepakati kedua belah pihak.

Kekuatan Hukum Surat Perjanjian dan Hal Terkait¶

Sebuah perjanjian, termasuk perjanjian hutang, pada dasarnya sah secara hukum perdata asalkan memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan).
3. Suatu hal tertentu (objek perjanjian jelas, yaitu pelunasan hutang sejumlah tertentu).
4. Sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum).

Surat yang kamu buat itu adalah bentuk tertulis dari perjanjian ini. Kenapa bentuk tertulis itu penting? Untuk pembuktian.

• Materai: Penggunaan materai Rp 10.000 (sebelumnya Rp 6.000 atau Rp 3.000, sekarang tunggal Rp 10.000) itu bukan penentu sah atau tidaknya perjanjian, tapi menentukan apakah dokumen tersebut bisa dijadikan alat bukti di pengadilan atau tidak. Dokumen yang tidak bermaterai tetap sah secara hukum, tapi kalau mau dipakai di pengadilan harus dimateraikan terlebih dahulu.
• Kekuatan Pembuktian: Surat yang ditandatangani kedua pihak di atas materai adalah alat bukti tulisan yang sah. Jika ada sengketa, surat ini bisa diajukan ke hakim untuk membuktikan adanya hutang, jumlahnya, dan kesepakatan pelunasannya.
• Notaris: Perjanjian hutang bisa juga dibuat di hadapan notaris dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris ini punya kekuatan hukum pembuktian yang lebih kuat lagi, disebut sebagai bukti otentik. Kalau jumlah hutangnya sangat besar atau melibatkan aset berharga, membuat akta notaris sangat dianjurkan. Tapi untuk pinjaman perorangan biasa, surat di bawah tangan (seperti contoh template tadi) yang bermaterai sudah cukup kuat.
• Eksekusi: Jika debitur wanprestasi dan perkara sudah dibawa ke pengadilan dan ada putusan yang mengikat, kreditur bisa mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Nah, surat perjanjian ini adalah dasar dari gugatan atau permohonan eksekusi tersebut.

Fakta menarik: Tahukah kamu, hutang piutang itu punya masa kadaluarsa atau daluarsa? Menurut KUH Perdata, hak untuk menagih hutang bisa kadaluarsa setelah jangka waktu tertentu (umumnya 30 tahun, tapi ada interpretasi berbeda tergantung kasusnya). Namun, ini jarang terjadi dalam praktik sehari-hari dan prosesnya kompleks, jadi jangan jadikan alasan buat nggak bayar hutang ya! Perjanjian tertulis justru menghindarkan dari isu daluarsa yang rumit.

Tips untuk Kedua Pihak¶

Untuk Debitur (Yang Berhutang):

• Jujur dengan Kondisi: Saat negosiasi, sampaikan kondisi keuanganmu apa adanya. Jangan menjanjikan jadwal pembayaran yang kamu sendiri ragu bisa penuhi. Buat jadwal yang realistis.
• Patuhi Jadwal: Begitu perjanjian ditandatangani, patuhi jadwal pembayarannya. Disiplin adalah kunci.
• Simpan Bukti Bayar: Setiap kali melakukan pembayaran, simpan baik-baik buktinya (kuitansi, bukti transfer). Ini penting kalau sewaktu-waktu ada sengketa pembayaran.
• Komunikasi Jika Ada Kendala: Kalau di tengah jalan ternyata ada kendala dan kamu terancam gagal bayar sesuai jadwal, segera komunikasi dengan kreditur sebelum jatuh tempo. Jelaskan situasimu, ajukan kemungkinan penyesuaian (jika memungkinkan). Komunikasi yang baik seringkali bisa mencegah masalah besar.
• Pahami Isi Surat: Pastikan kamu benar-benar paham semua klausul dalam surat perjanjian sebelum tanda tangan. Jangan sampai ada yang terlewat atau tidak kamu mengerti.

Untuk Kreditur (Pemberi Pinjaman):

• Verifikasi Data: Pastikan data diri debitur valid sesuai KTP.
• Buat Perjanjian Tertulis: Jangan pernah ngasih pinjaman (terutama jumlah signifikan) hanya berdasarkan kepercayaan lisan. Selalu gunakan perjanjian tertulis.
• Rinci Jadwal & Konsekuensi: Pastikan jadwal pembayaran dan konsekuensi keterlambatan tertulis jelas dan disepakati.
• Monitor Pembayaran: Ingat tanggal jatuh tempo dan pantau pembayaran dari debitur.
• Berikan Tanda Terima Sah: Setiap kali menerima pembayaran, berikan tanda terima atau kuitansi yang sah dan simpan salinannya. Jika via transfer, pastikan catatan transfernya jelas.
• Bersikap Tegas tapi Manusiawi: Jika terjadi keterlambatan, tegur secara profesional dan ingatkan sesuai perjanjian. Namun, tetap dengarkan penjelasan debitur dan cari solusi terbaik jika memungkinkan, sebelum langsung menempuh jalur hukum.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari¶

• Tidak Menggunakan Materai: Mengabaikan materai bisa menyulitkan pembuktian di pengadilan.
• Jadwal Tidak Jelas: Menulis “akan dibayar sesanggupnya” atau “secepatnya” tanpa tanggal pasti itu sama saja bohong. Harus spesifik!
• Konsekuensi Tidak Disepakati: Klausul denda atau tindakan lanjutan tiba-tiba muncul setelah terlambat bayar itu tidak sah jika tidak disepakati dan tertulis di awal.
• Data Para Pihak Tidak Lengkap/Salah: Ini bisa bikin perjanjian jadi lemah atau sulit dieksekusi.
• Tidak Ada Saksi (untuk jumlah besar): Saksi itu penguat. Jika jumlahnya besar, usahakan ada saksi.
• Perjanjian Lisan: Ini kesalahan paling fatal. Sulit dibuktikan dan gampang disangkal.

Membuat surat perjanjian melunasi hutang itu mungkin terasa ribet di awal, tapi percayalah, ini investasi kecil untuk ketenangan pikiran di kemudian hari. Daripada pusing dan ribut karena sengketa hutang, lebih baik mencegah dengan punya perjanjian yang jelas dan mengikat.

Intinya, surat perjanjian ini adalah bentuk komitmen tertulis dari si peminjam untuk menyelesaikan kewajibannya, sekaligus perlindungan hukum bagi si pemberi pinjaman. Buatlah dengan teliti dan pastikan kedua pihak benar-benar memahami dan menyepakatinya.

Gimana, sekarang sudah ada gambaran kan soal surat perjanjian melunasi hutang ini? Pernah punya pengalaman terkait hutang piutang yang butuh perjanjian? Atau mungkin ada pertanyaan soal template tadi? Share yuk di kolom komentar!