9 Hal Wajib Tahu Soal Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Swasta

Table of Contents

Memulai karier baru di perusahaan swasta adalah langkah yang exciting. Tapi, sebelum resmi bekerja, ada satu dokumen penting yang wajib banget kamu pahami dan tanda tangani: Surat Perjanjian Kerja (SPK). Dokumen ini ibarat ‘kitab suci’ yang mengatur hubungan kerja antara kamu sebagai karyawan dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Tanpa SPK yang jelas, bisa aja nanti muncul kebingungan atau bahkan sengketa di kemudian hari. Makanya, penting banget buat tahu isinya dan kenapa isinya begitu krusial.

SPK bukan cuma secarik kertas yang ditandatangani begitu aja. Di dalamnya terkandung hak dan kewajiban kedua belah pihak yang punya kekuatan hukum. Baik karyawan maupun perusahaan, keduanya punya tanggung jawab untuk menjalankan apa yang tertulis di dalam SPK. Jadi, jangan pernah remehkan dokumen ini, ya!

Image just for illustration

Kenapa SPK Itu Penting Banget?¶

SPK berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur seluruh aspek hubungan industrial. Mulai dari jenis pekerjaanmu, jam kerja, gaji, tunjangan, hak cuti, sampai prosedur jika ada masalah. Dengan adanya SPK, semua kesepakatan jadi tertulis dan transparan. Ini memberikan kepastian hukum buat kedua belah pihak.

Bayangkan kalau nggak ada SPK, semuanya cuma berdasarkan omongan. Nanti kalau ada beda pemahaman soal gaji atau jam kerja, gimana cara nyelesaiinnya? SPK inilah yang menjadi bukti otentik atas kesepakatan yang sudah dibuat. Makanya, pastikan kamu benar-benar membaca dan memahami setiap pasal sebelum membubuhkan tanda tangan.

Mengenal Dua Jenis Utama Perjanjian Kerja¶

Dalam dunia kerja swasta di Indonesia, ada dua jenis perjanjian kerja yang paling umum, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Keduanya punya karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda jauh. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kamu tahu status kepegawaianmu di perusahaan.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)¶

Sesuai namanya, PKWT adalah perjanjian kerja yang punya jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. Ini biasanya dipakai untuk karyawan kontrak. Dulu, PKWT diatur cukup ketat soal durasi dan perpanjangan, tapi ada sedikit perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Menurut PP No. 35/2021, PKWT bisa dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama, atau pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru/kegiatan baru/barang percobaan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya tidak tetap. Durasi PKWT bisa sampai maksimal 5 tahun, dan bisa diperpanjang. Karyawan dengan status PKWT ini biasanya tidak mendapatkan pesangon sebesar karyawan PKWTT jika hubungan kerja berakhir sesuai jangka waktu, namun ada kompensasi tersendiri yang diatur dalam PP 35/2021.

Image just for illustration

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)¶

Nah, kalau PKWTT ini adalah perjanjian kerja untuk karyawan tetap. Perjanjian ini tidak dibatasi oleh jangka waktu alias berlaku terus-menerus sampai salah satu pihak (baik karyawan atau perusahaan) memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karyawan PKWTT punya hak yang lebih kuat terkait jaminan keberlangsungan kerja dibandingkan PKWT.

Karyawan PKWTT berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Masa percobaan kerja (probation) umumnya berlaku di awal masa kerja karyawan PKWTT, dengan durasi maksimal 3 bulan. Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Perbedaan Kunci PKWT vs PKWTT¶

Untuk lebih jelasnya, ini nih beberapa perbedaan utama antara PKWT dan PKWTT:

Aspek	PKWT (Waktu Tertentu)	PKWTT (Waktu Tidak Tertentu)
Status Karyawan	Kontrak	Tetap
Jangka Waktu	Ada, maksimal 5 tahun	Tidak ada, berlaku terus-menerus
Pekerjaan	Sifatnya sementara, musiman, produk/kegiatan baru, tidak tetap	Sifatnya tetap, terus-menerus
Masa Percobaan	Tidak ada	Ada, maksimal 3 bulan
Kompensasi PHK	Uang kompensasi (jika selesai sesuai waktu)	Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak (jika di-PHK)
Pencatatan SPK	Wajib dicatatkan di Disnaker (online)	Tidak wajib dicatatkan

Tabel ini bisa kasih gambaran cepat buat kamu bedain kedua jenis perjanjian ini. Pastikan kamu tahu statusmu masuk yang mana, karena hak dan kewajibanmu akan sangat berbeda.

Bagian-Bagian Penting dalam Contoh Surat Perjanjian Kerja¶

Oke, sekarang kita bedah apa aja sih yang biasanya ada di dalam SPK. Meskipun setiap perusahaan punya format sendiri, ada beberapa komponen inti yang harus banget ada di dalamnya. Ini dia bagian-bagian krusial yang perlu kamu perhatikan:

1. Identitas Para Pihak¶

Bagian paling awal biasanya mencantumkan identitas lengkap kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Ini meliputi:

• Pihak Pertama (Perusahaan/Pengusaha): Nama perusahaan, alamat lengkap, nama perwakilan perusahaan yang berwenang (misalnya Direktur atau Manager HRD), serta jabatan perwakilan tersebut. Ini penting untuk memastikan kamu tahu siapa yang mengikat perjanjian denganmu.
• Pihak Kedua (Karyawan): Nama lengkap kamu, nomor identitas (KTP), alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir. Data ini memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat kamu secara spesifik.

Pastikan semua data identitas ini ditulis dengan benar dan sesuai dengan dokumen resmi. Kesalahan kecil di sini bisa jadi masalah di kemudian hari.

2. Jenis Perjanjian Kerja¶

Di bagian awal atau di pasal-pasal awal, SPK harus secara jelas menyebutkan jenis perjanjian kerja yang disepakati. Apakah itu PKWT atau PKWTT? Jika PKWT, harus disebutkan dengan jelas jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut. Contoh: “Perjanjian kerja ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal [Tanggal Mulai] sampai dengan tanggal [Tanggal Akhir]”.

Kejelasan status ini penting banget! Jangan sampai kamu merasa dikontrak permanen padahal perjanjianmu PKWT, atau sebaliknya.

3. Jabatan dan Deskripsi Pekerjaan¶

Bagian ini menjelaskan posisi atau jabatanmu di perusahaan dan apa aja tugas serta tanggung jawab utamamu. Deskripsi pekerjaan (Job Description) harus ditulis sejelas mungkin biar nggak ada grey area soal apa yang diharapkan dari kamu. Misalnya:

• Jabatan: Marketing Executive
• Deskripsi Pekerjaan: Bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran digital, mengelola media sosial perusahaan, membuat laporan performa kampanye, serta berkoordinasi dengan tim sales.

Deskripsi yang jelas membantu kamu fokus pada tanggung jawabmu dan menghindari dibebani pekerjaan di luar kesepakatan awal.

4. Jangka Waktu Perjanjian (Khusus PKWT)¶

Kalau perjanjianmu PKWT, pasal ini sangat penting. Di sini disebutkan tanggal mulai kerja dan tanggal berakhirnya perjanjian. Misalnya: “Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024”. Ini memberikan kepastian berapa lama kamu akan bekerja di perusahaan tersebut dengan status PKWT. Perhatikan baik-baik tanggal mulai dan tanggal berakhirnya, ya.

5. Lokasi Kerja¶

SPK harus menyebutkan di mana lokasi kerja utama kamu. Apakah di kantor pusat, cabang tertentu, atau mungkin sistem remote (Work From Home)? Kejelasan lokasi kerja penting, terutama jika perusahaan punya banyak kantor atau sering menerapkan kerja jarak jauh. Ini juga bisa mencakup ketentuan jika sewaktu-waktu kamu ditugaskan di lokasi lain atau melakukan perjalanan dinas.

6. Waktu Kerja¶

Pasal tentang waktu kerja ini mengatur berapa jam kamu bekerja dalam sehari atau seminggu, serta hari kerja dan hari libur. Ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (umumnya 7 jam sehari/40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari/40 jam seminggu untuk 5 hari kerja). SPK juga bisa mengatur jam istirahat, jam lembur (jika ada), dan tata cara perhitungan upah lembur. Pastikan jadwal kerja ini cocok dengan kesepakatanmu.

7. Gaji dan Tunjangan¶

Ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu banyak orang! Pasal ini merinci berapa gaji pokok yang akan kamu terima, tunjangan apa saja yang diberikan (misalnya tunjangan makan, transportasi, kesehatan, tunjangan hari raya/THR, bonus/insentif), dan kapan upah tersebut dibayarkan (misalnya setiap tanggal 25 bulan berjalan).

SPK harus mencantumkan nominal atau cara perhitungan yang jelas. Pastikan gaji pokok yang disepakati minimal sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di lokasi kerjamu. Ini adalah hak dasar yang wajib dipenuhi pengusaha. Jangan lupa juga cek apakah perusahaan mencantumkan keikutsertaanmu dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, karena ini juga wajib hukumnya bagi pengusaha.

8. Hak dan Kewajiban Para Pihak¶

Bagian ini adalah jantung dari SPK. Di sini diuraikan secara rinci apa saja hak-hak kamu sebagai karyawan dan kewajibanmu kepada perusahaan, begitu juga sebaliknya.

• Hak Karyawan: Menerima upah tepat waktu, mendapatkan tunjangan (jika ada), hak cuti tahunan/cuti lainnya (misalnya cuti sakit, melahirkan), hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak atas jaminan sosial (BPJS), hak untuk mengembangkan kompetensi (pelatihan), dan hak untuk berserikat (jika ada serikat pekerja).
• Kewajiban Karyawan: Melaksanakan pekerjaan sesuai deskripsi dan arahan, mentaati peraturan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, masuk kerja tepat waktu, dan menyelesaikan tugas yang diberikan.
• Hak Perusahaan: Mendapatkan hasil kerja dari karyawan, memberikan perintah kerja yang wajar, menerapkan peraturan perusahaan, melakukan penilaian kinerja karyawan, dan melakukan tindakan disiplin jika karyawan melanggar aturan.
• Kewajiban Perusahaan: Membayar upah tepat waktu, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, menyediakan fasilitas kerja yang memadai, menghormati hak-hak karyawan, dan menerapkan peraturan perusahaan secara adil.

Membaca pasal ini dengan teliti akan membantumu memahami ekspektasi perusahaan terhadapmu dan apa saja yang bisa kamu tuntut sebagai hakmu.

9. Rahasia Jabatan (Confidentiality Clause)¶

Banyak SPK mencantumkan klausul kerahasiaan. Ini berarti kamu dilarang membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar, baik selama masa kerja maupun setelah tidak bekerja lagi. Informasi rahasia ini bisa berupa data klien, strategi bisnis, proses produksi, data keuangan, atau informasi sensitif lainnya. Pelanggaran klausul ini bisa berujung pada sanksi berat, lho!

10. Berakhirnya Perjanjian Kerja¶

Pasal ini menjelaskan kondisi-kondisi apa saja yang menyebabkan perjanjian kerja berakhir. Untuk PKWT, biasanya berakhir karena jangka waktu perjanjian sudah habis. Untuk PKWTT, bisa berakhir karena:

• Karyawan meninggal dunia.
• Berakhirnya jangka waktu perjanjian (ini untuk kasus khusus di PKWTT, jarang terjadi).
• Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
• Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
• Pengunduran diri (resign) oleh karyawan.
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja/PP turunannya.

Pasal ini juga biasanya menjelaskan tata cara dan hak-hak yang didapat jika perjanjian berakhir (misalnya uang pesangon/kompensasi).

11. Penyelesaian Perselisihan¶

Jika di kemudian hari timbul perselisihan antara kamu dan perusahaan terkait hubungan kerja atau isi SPK, pasal ini akan mengatur bagaimana cara menyelesaikannya. Umumnya, penyelesaian perselisihan kerja diawali dengan musyawarah mufakat (bipartit) antara karyawan dan perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, bisa dilanjutkan ke mediasi atau konsiliasi melalui dinas ketenagakerjaan setempat, hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika mediasi/konsiliasi juga gagal.

Memahami alur ini penting supaya kamu tahu ke mana harus melangkah jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara internal.

12. Penutup dan Tanda Tangan¶

Bagian akhir SPK adalah penutup yang menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan, dan mengikat kedua belah pihak. Di sini juga dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan SPK, serta kolom tanda tangan kedua belah pihak di atas meterai yang cukup. Jangan lupa cek apakah meterainya ada dan nominalnya sesuai dengan ketentuan. Tanda tangan di atas meterai memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat pada dokumen tersebut.

Image just for illustration

Tips Penting Sebelum Menandatangani SPK¶

Menandatangani SPK adalah momen krusial. Jangan buru-buru! Luangkan waktu untuk membaca, memahami, dan bahkan jika perlu, diskusikan isinya.

1. Baca Dengan Seksama: Jangan cuma lihat gaji dan jabatan. Baca setiap pasal dengan teliti, terutama bagian hak dan kewajiban, jam kerja, cuti, serta kondisi berakhirnya perjanjian.
2. Pahami Istilah Hukum: Kalau ada kata-kata atau pasal yang kamu nggak ngerti, jangan ragu bertanya ke pihak HRD. Jangan malu atau sungkan. Lebih baik bertanya di awal daripada bingung atau salah paham di kemudian hari.
3. Pastikan Sesuai Kesepakatan Awal: Cek apakah isi SPK sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan saat wawancara atau offering letter. Misalnya, soal gaji, tunjangan, atau posisi.
4. Jangan Takut Negosiasi (Jika Memungkinkan): Untuk beberapa pasal (misalnya soal gaji atau benefit lain di luar standar minimum UU), kadang ada ruang untuk negosiasi, terutama jika kamu punya kualifikasi atau pengalaman yang istimewa. Tapi perlu diingat, tidak semua pasal bisa dinegosiasi, terutama yang terkait kewajiban hukum perusahaan.
5. Simpan Salinan SPK: Setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pastikan kamu mendapatkan satu salinan SPK yang sudah lengkap dan berstempel/bermeterai. Salinan ini adalah bukti hukummu.
6. Cek Legalitas Perusahaan: Sebelum tanda tangan, pastikan perusahaan tempat kamu bekerja adalah badan usaha yang legal. Kamu bisa cek melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM atau sumber lain yang kredibel.
7. Perhatikan Masa Percobaan (Untuk PKWTT): Jika kamu PKWTT dan ada masa percobaan, pahami bahwa selama masa ini hubungan kerja bisa berakhir dengan pemberitahuan yang lebih singkat, namun hak-hakmu tetap harus dipenuhi sesuai aturan.

Fakta Menarik Seputar Perjanjian Kerja¶

• Tahukah kamu? Di Indonesia, PKWT itu wajib dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan secara online paling lambat 7 hari kerja sejak penandatanganan SPK. Kalau nggak dicatat, perjanjian PKWT tersebut bisa dianggap batal demi hukum dan status karyawannya langsung berubah jadi PKWTT! Ini adalah perlindungan buat karyawan kontrak.
• Peraturan ketenagakerjaan kita terus berkembang. UU Cipta Kerja dan aturan turunannya membawa beberapa perubahan signifikan, termasuk soal PKWT, upah lembur, dan pesangon. Penting untuk selalu update dengan regulasi terbaru.
• SPK yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku akan batal demi hukum pada bagian yang bertentangan tersebut. Misalnya, kalau ada pasal yang mengatur upah di bawah upah minimum, pasal itu dianggap tidak sah dan perusahaan tetap wajib membayar upah minimum.

Memiliki SPK yang jelas dan dipahami adalah langkah awal yang baik dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Ini melindungi hak-hakmu dan memberikan kepastian dalam berkarier. Jadi, jangan pernah anggap remeh dokumen ini, ya!

Setelah membaca artikel ini, semoga kamu jadi lebih paham pentingnya SPK dan apa saja yang harus diperhatikan di dalamnya. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam melindungi hak-hakmu sebagai pekerja.

Sekarang, giliranmu! Apakah kamu punya pengalaman menarik atau pertanyaan seputar SPK? Yuk, bagikan di kolom komentar di bawah!