Ada Contohnya! Bikin Surat Kuasa Tambah Daya Listrik Jadi Gampang

Table of Contents

Menaikkan daya listrik di rumah atau tempat usaha seringkali jadi kebutuhan saat penggunaan alat elektronik makin banyak atau ada renovasi besar. Prosesnya kadang butuh waktu dan kehadiran pemilik sah rekening listrik di kantor layanan PLN atau saat survei. Nah, kalau kamu lagi sibuk, di luar kota, atau berhalangan hadir langsung, surat kuasa ini bisa jadi solusi jitu. Dokumen ini ibarat “izin” yang kamu berikan ke orang lain untuk bertindak atas nama kamu mengurus keperluan tersebut di PLN.

Surat kuasa adalah dokumen penting yang memberikan wewenang atau hak kepada seseorang (penerima kuasa) untuk bertindak atas nama orang lain (pemberi kuasa) dalam urusan tertentu. Dalam konteks menaikkan daya listrik, surat kuasa ini secara spesifik memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk mengurus seluruh tahapan proses permohonan kenaikan daya listrik di PLN. Tanpa dokumen ini, pihak PLN biasanya hanya akan melayani pemilik sah rekening listrik demi menghindari penyalahgunaan.

Menggunakan surat kuasa untuk urusan PLN seperti ini sebenarnya sudah umum dan diakui secara hukum. Ini membantu memperlancar proses administrasi bagi pelanggan yang punya keterbatasan waktu atau mobilitas. Jadi, kalau kamu berencana mengurus kenaikan daya tapi nggak bisa datang sendiri, siapkan surat kuasa ini dengan benar ya.

Image just for illustration

Mengapa Butuh Surat Kuasa untuk Naik Daya Listrik?¶

Ada beberapa alasan kuat kenapa seseorang memerlukan surat kuasa saat mengajukan permohonan menaikkan daya listrik. Alasan yang paling umum adalah keterbatasan waktu dari pemilik rekening listrik yang sah. Kesibukan kerja, urusan keluarga di luar kota, atau kondisi kesehatan bisa jadi penghalang untuk datang langsung ke kantor PLN.

Selain itu, kadang proses kenaikan daya melibatkan beberapa tahapan yang memerlukan interaksi langsung dengan petugas PLN, mulai dari pengajuan berkas, survei lokasi (untuk kenaikan daya yang signifikan), sampai tanda tangan berita acara atau dokumen lain. Jika pemilik rekening tidak bisa hadir di setiap tahapan ini, penerima kuasa yang memegang surat kuasa yang sah bisa mewakilinya. Ini membuat prosesnya tetap berjalan lancar tanpa perlu menunda-nunda.

Surat kuasa juga memberikan jaminan legal bagi PLN bahwa orang yang berhadapan dengan mereka memang punya wewenang untuk bertindak atas nama pelanggan. Ini penting untuk melindungi kedua belah pihak dari potensi masalah hukum atau kesalahan administrasi. Jadi, jangan sepelekan peran surat kuasa ini ya.

Komponen Wajib dalam Surat Kuasa Naik Daya¶

Untuk memastikan surat kuasa kamu sah dan diterima oleh pihak PLN, ada beberapa komponen atau bagian penting yang wajib ada di dalamnya. Kelengkapan data ini krusial agar tidak ada keraguan mengenai identitas pemberi dan penerima kuasa, serta batasan wewenang yang diberikan. Kalau ada satu bagian saja yang kurang atau salah, surat kuasa kamu bisa dianggap tidak valid.

Pertama, identitas Pemberi Kuasa. Bagian ini harus mencakup data diri lengkap pemilik sah rekening listrik. Minimal meliputi nama lengkap sesuai KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat sesuai KTP, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kalau perlu, alamat tempat tinggal saat ini (jika berbeda dengan KTP). Pastikan data ini akurat dan sesuai dengan dokumen identitas yang dilampirkan.

Kedua, identitas Penerima Kuasa. Ini adalah data diri orang yang kamu beri wewenang. Sama seperti pemberi kuasa, data yang dibutuhkan mencakup nama lengkap sesuai KTP, NIK, alamat sesuai KTP, dan nomor telepon. Seringkali ditambahkan juga keterangan hubungan antara pemberi dan penerima kuasa (misalnya: anak kandung, saudara, karyawan, dll.), meskipun ini tidak selalu wajib namun bisa menambah kejelasan.

Ketiga, Perihal atau Obyek Kuasa. Ini adalah inti dari surat kuasa, yaitu penjelasan spesifik mengenai tugas atau wewenang apa yang diberikan. Tuliskan dengan jelas bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk “mengurus proses permohonan peningkatan daya listrik” pada lokasi tertentu. Sebutkan detail lokasi pemasangan listriknya, nomor ID Pelanggan (IDPEL) atau nomor rekening listrik, alamat lengkap lokasi, daya listrik yang terpasang saat ini, dan daya listrik yang diinginkan. Semakin spesifik, semakin baik.

Keempat, Batasan Wewenang (Opsional tapi Dianjurkan). Kamu bisa menambahkan kalimat yang menjelaskan batasan wewenang ini, misalnya hanya untuk mengurus sampai tahap pembayaran atau sampai proses instalasi selesai. Namun, pada umumnya, surat kuasa untuk menaikkan daya listrik memberikan wewenang penuh untuk mengurus seluruh prosesnya.

Kelima, Tanggal dan Tempat Pembuatan. Tuliskan kota atau tempat surat kuasa itu dibuat dan tanggal pembuatannya. Ini penting untuk menentukan kapan surat kuasa tersebut mulai berlaku.

Keenam, Tanda Tangan dan Materai. Surat kuasa harus ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhi materai tempel yang berlaku. Ini memberikan kekuatan hukum pada dokumen tersebut. Disarankan juga ada saksi yang ikut menandatangani, meskipun tidak selalu diwajibkan oleh PLN, tapi ini menambah keabsahan.

Memastikan semua komponen ini ada dan terisi dengan benar adalah langkah awal yang sangat penting. Jangan sampai ada data yang salah ketik atau terlewat ya. Teliti kembali sebelum ditandatangani dan diberikan kepada penerima kuasa.

Proses Umum Kenaikan Daya di PLN dan Peran Surat Kuasa¶

Proses menaikkan daya listrik di PLN kini semakin mudah, bisa dilakukan secara online melalui aplikasi PLN Mobile atau website resmi, maupun offline dengan datang langsung ke kantor layanan PLN terdekat. Di sinilah peran surat kuasa menjadi krusial jika kamu memilih opsi offline atau jika proses online pun nantinya memerlukan validasi fisik.

Secara umum, alur proses kenaikan daya listrik di PLN meliputi beberapa tahapan:

1. Pengajuan Permohonan: Pelanggan mengajukan permohonan kenaikan daya, baik online maupun offline. Jika offline, penerima kuasa bisa datang ke kantor PLN dengan membawa surat kuasa, KTP asli pemberi dan penerima kuasa, fotokopi keduanya, serta dokumen pendukung lain seperti bukti kepemilikan/penguasaan lahan/bangunan dan rekening listrik terakhir.
2. Verifikasi Dokumen: Pihak PLN akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Surat kuasa akan diperiksa dengan teliti pada tahap ini.
3. Survei Lokasi (jika diperlukan): Untuk kenaikan daya ke tarif tertentu atau dengan lonjakan daya yang signifikan, PLN mungkin akan melakukan survei ke lokasi pelanggan untuk memeriksa kondisi instalasi internal, kesiapan jaringan, dan jarak ke gardu terdekat. Penerima kuasa bisa mewakili pemilik saat survei ini dilakukan, namun pastikan penerima kuasa mengerti kondisi rumah/lokasi.
4. Penerbitan SLTR/SPL (Surat Laik Operasi/Surat Perintah Kerja): Setelah verifikasi dan survei (jika ada), PLN akan menerbitkan SLTR/SPL yang memuat rincian biaya penyambungan baru (BP) dan biaya jaminan pelanggan (JPL).
5. Pembayaran Biaya: Pelanggan (atau penerima kuasa) melakukan pembayaran sesuai tagihan. Pembayaran bisa dilakukan melalui berbagai channel pembayaran yang disediakan PLN.
6. Penyesuaian Instalasi dan Meteran: Setelah pembayaran terkonfirmasi, PLN akan menjadwalkan pemasangan atau penyesuaian meteran listrik baru sesuai daya yang diminta serta melakukan penyambungan ke jaringan PLN. Ini termasuk mengganti Miniature Circuit Breaker (MCB) sesuai daya baru.
7. Listrik Menyala: Daya listrik baru siap digunakan.

Di setiap tahapan yang memerlukan interaksi langsung dengan petugas PLN atau penyerahan dokumen fisik, penerima kuasa bisa bertindak atas nama pemberi kuasa berbekal surat kuasa yang sah. Ini sangat mempermudah, terutama jika pemilik rekening tinggal jauh dari lokasi yang akan dinaikkan dayanya atau sedang sibuk berat.

mermaid graph TD A[Pelanggan Butuh Naik Daya] --> B{Bisa Datang Langsung?}; B -- Ya --> C[Ajukan Sendiri (Online/Offline)]; B -- Tidak --> D[Buat Surat Kuasa]; D --> E[Tentukan Penerima Kuasa]; E --> F[Siapkan Dokumen Pendukung]; F --> G[Penerima Kuasa Ajukan Permohonan ke PLN]; G --> H{Verifikasi Dokumen oleh PLN}; H -- Sah --> I{Survei Lokasi?}; I -- Ya --> J[Penerima Kuasa Dampingi Survei]; I -- Tidak --> K[PLN Terbitkan Tagihan (SLTR/SPL)]; J --> K; K --> L[Pembayaran oleh Pelanggan/Penerima Kuasa]; L --> M[Instalasi/Penggantian Meteran oleh PLN]; M --> N[Daya Listrik Naik, Siap Digunakan];
Diagram alur proses kenaikan daya listrik, menunjukkan di mana surat kuasa berperan.

Contoh Surat Kuasa Menaikkan Daya Listrik PLN¶

Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu contoh draft surat kuasa untuk mengurus kenaikan daya listrik di PLN. Contoh ini bisa kamu modifikasi sesuai dengan detail data diri kamu dan penerima kuasa, serta data listrik yang akan dinaikkan dayanya.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Pemberi Kuasa]
NIK : [Nomor NIK Pemberi Kuasa]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir Pemberi Kuasa]
Alamat : [Alamat Lengkap Pemberi Kuasa sesuai KTP]
Nomor Telepon : [Nomor Telepon Pemberi Kuasa yang Aktif]
Pekerjaan : [Pekerjaan Pemberi Kuasa]

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Penerima Kuasa]
NIK : [Nomor NIK Penerima Kuasa]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir Penerima Kuasa]
Alamat : [Alamat Lengkap Penerima Kuasa sesuai KTP]
Nomor Telepon : [Nomor Telepon Penerima Kuasa yang Aktif]
Pekerjaan : [Pekerjaan Penerima Kuasa]
Hubungan dengan Pemberi Kuasa : [Contoh: Anak Kandung / Saudara / Karyawan / dst. - jika perlu diisi]

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

---

KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, PENERIMA KUASA diberi wewenang untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan peningkatan daya listrik pada:

Nomor Identitas Pelanggan (IDPEL) : [Nomor IDPEL/Nomor Rekening Listrik]
Atas Nama : [Nama Pemilik Rekening sesuai Tagihan/SLO]
Alamat Lokasi Pemasangan : [Alamat Lengkap Lokasi Pemasangan Listrik]
Daya Terpasang Saat Ini : [Daya Listrik Saat Ini dalam VA]
Daya Yang Dimohon : [Daya Listrik Yang Diinginkan dalam VA]

Adapun lingkup wewenang yang diberikan meliputi, namun tidak terbatas pada:
1. Mengajukan formulir permohonan dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh PT. PLN (Persero) Unit [Sebutkan Unit PLN, misal: UP3 atau ULP Setempat].
2. Menghadiri dan mendampingi petugas PLN dalam rangka survei lokasi (jika diperlukan).
3. Menandatangani formulir, surat pernyataan, berita acara, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan selama proses permohonan berlangsung.
4. Melakukan pembayaran biaya penyambungan (BP) dan biaya jaminan pelanggan (JPL) yang ditetapkan oleh PLN.
5. Mengambil dokumen-dokumen hasil proses permohonan (jika ada).
6. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu demi terlaksananya proses permohonan peningkatan daya listrik tersebut sampai selesai.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (opsional, artinya Penerima Kuasa boleh memberikan kuasanya ke orang lain lagi, tapi umumnya ini tidak perlu untuk urusan sederhana seperti ini, jadi lebih baik dihapus jika tidak perlu).

Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya seluruh proses permohonan peningkatan daya listrik tersebut di atas.

Segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penuh PEMBERI KUASA.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota Tempat Dibuat], [Tanggal Pembuatan Surat Kuasa]

Materai Rp. 10.000

PEMBERI KUASA

(Tanda Tangan)

[Nama Lengkap Pemberi Kuasa]

PENERIMA KUASA

(Tanda Tangan)

[Nama Lengkap Penerima Kuasa]

Saksi-Saksi (Opsional, bisa 1 atau 2 orang)

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
[Nama Lengkap Saksi 1] [Nama Lengkap Saksi 2]

---

Catatan Penting:
* Ganti tulisan di dalam kurung siku [] dengan data yang sesuai.
* Pastikan ejaan dan penulisan nama serta alamat sudah benar.
* Tempel materai asli Rp 10.000 pada bagian yang sudah disediakan, lalu tanda tangan Pemberi Kuasa harus mengenai sebagian materai dan sebagian kertas.
* Siapkan fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa untuk dilampirkan bersama surat kuasa asli saat pengajuan.

Tips Penting saat Menggunakan Surat Kuasa¶

Menggunakan surat kuasa memang praktis, tapi ada beberapa tips yang perlu kamu perhatikan agar prosesnya berjalan lancar dan tidak ada kendala.

Pertama, pilih penerima kuasa yang kamu percaya penuh. Orang ini akan bertindak atas nama kamu dalam urusan yang melibatkan biaya dan dokumen penting. Pastikan mereka jujur dan bertanggung jawab. Idealnya, pilih anggota keluarga inti atau kerabat dekat yang memang bisa diandalkan.

Kedua, pastikan data di surat kuasa akurat dan sesuai dokumen identitas. Sekecil apapun kesalahan penulisan nama, NIK, atau alamat bisa jadi alasan bagi PLN untuk menolak surat kuasa tersebut. Cross-check kembali semua data sebelum ditandatangani. Bawa KTP asli kedua belah pihak saat pengajuan untuk verifikasi.

Ketiga, gunakan materai yang sah dan tanda tangani dengan benar. Materai memberikan kekuatan hukum pada surat kuasa. Pastikan tanda tangan pemberi kuasa membubuhi materai. Jangan gunakan fotokopi materai ya.

Keempat, buat beberapa rangkap salinan surat kuasa. Surat kuasa asli akan diserahkan ke PLN, jadi sebaiknya kamu punya salinannya untuk arsip pribadi. Penerima kuasa juga sebaiknya memegang salinan selain yang asli.

Kelima, jelaskan secara detail kepada penerima kuasa mengenai tugasnya. Beri tahu mereka apa saja yang harus dilakukan, dokumen apa yang harus diserahkan, perkiraan biaya yang harus dibayar, dan siapa yang harus dihubungi di PLN jika ada pertanyaan. Bekali mereka dengan informasi yang cukup.

Keenam, siapkan dokumen pendukung lainnya. Selain surat kuasa dan KTP, siapkan juga fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi bukti kepemilikan rumah/bangunan (SHM, HGB, IMB, PBB terbaru), dan fotokopi rekening listrik terakhir. Kelengkapan dokumen sangat mempercepat proses.

Ketujuh, pastikan instalasi listrik internal di rumah/lokasi sudah siap. Sebelum mengajukan kenaikan daya, pastikan kabel dan perangkat listrik di dalam rumah sudah memadai untuk menampung daya baru yang lebih besar. Jika belum yakin, konsultasikan dengan instalatir listrik terdaftar. PLN hanya bertanggung jawab sampai meteran.

Mengikuti tips-tips ini akan membantu meminimalkan risiko penolakan atau penundaan proses kenaikan daya akibat masalah administrasi atau dokumen.

Fakta Menarik Seputar Kenaikan Daya Listrik dan PLN¶

Menaikkan daya listrik seringkali dilakukan karena kebutuhan energi di rumah atau bisnis bertambah. Alat elektronik modern seperti AC, water heater listrik, kompor induksi, oven listrik, atau bahkan kendaraan listrik (jika punya fasilitas charging di rumah) bisa memakan daya yang cukup besar. Jika daya terpasang tidak mencukupi, MCB akan trip (jatuh/mati) setiap kali ada beban berlebih.

PLN memiliki berbagai golongan tarif listrik berdasarkan peruntukan (rumah tangga, bisnis, industri, dll.) dan besaran daya terpasang. Kenaikan daya bisa saja memengaruhi besaran Biaya Beban atau abonemen bulanan yang harus dibayar meskipun belum ada pemakaian listrik. Biaya ini bervariasi tergantung golongan tarif dan daya terpasang. Contohnya, tarif R1 (Rumah Tangga) punya beberapa kategori daya, mulai dari 450 VA (subsidi), 900 VA (subsidi/non-subsidi), sampai ke atas 1.300 VA (non-subsidi).

Biaya untuk menaikkan daya listrik di PLN terdiri dari dua komponen utama: Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL). Biaya BP adalah biaya yang dibayar sekali di awal untuk pekerjaan teknis penyambungan. Besarannya tergantung pada selisih kenaikan daya dan tarif dasar listrik. UJL adalah jaminan yang disetorkan pelanggan dan akan dikembalikan jika pelanggan berhenti berlangganan atau pindah ke daya yang lebih rendah (dengan penyesuaian).

Saat ini, proses permohonan kenaikan daya listrik sudah bisa dilakukan sepenuhnya online melalui aplikasi PLN Mobile. Ini adalah upaya PLN untuk mempermudah pelanggan dan mengurangi birokrasi. Pelanggan bisa mengajukan, memantau status permohonan, hingga melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi tersebut. Jadi, kebutuhan surat kuasa mungkin hanya relevan jika kamu atau penerima kuasa tetap memilih jalur offline, atau jika memang ada prosedur tertentu yang masih memerlukan kehadiran fisik (misalnya saat survei untuk kenaikan daya yang sangat besar atau di lokasi yang rumit).

Tabel Dokumen yang Umumnya Dibutuhkan untuk Naik Daya Listrik:

Dokumen	Keterangan	Diperlukan untuk Pengajuan Offline?	Diperlukan untuk Verifikasi (Online/Offline)?
Surat Kuasa	Asli dengan materai (jika diwakilkan)	Ya	Ya
KTP Pemberi Kuasa	Asli & Fotokopi	Ya	Ya
KTP Penerima Kuasa	Asli & Fotokopi	Ya	Ya
Kartu Keluarga	Fotokopi (kadang diminta)	Ya (opsional)	Ya (opsional)
Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan/Lahan	Fotokopi (SHM, HGB, Akta Sewa, IMB, PBB terbaru)	Ya	Ya
Rekening Listrik Terakhir / Nomor IDPEL	Menunjukkan IDPEL yang jelas	Ya	Ya
Surat Perjanjian Sewa/Kontrak (jika menyewa)	Fotokopi (jika penerima kuasa adalah penyewa)	Ya (jika relevant)	Ya (jika relevant)

Catatan: Persyaratan dokumen bisa sedikit berbeda tergantung kebijakan unit PLN setempat.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari¶

Mengurus surat kuasa itu gampang-gampang susah. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dan bisa membuat surat kuasa kamu ditolak atau prosesnya terhambat.

Pertama, wewenang yang terlalu umum atau terlalu sempit. Kalau wewenang terlalu umum (misal: “mengurus semua urusan PLN”), pihak PLN mungkin bingung atau ragu. Kalau terlalu sempit (misal: hanya “mengisi formulir”), penerima kuasa tidak bisa melakukan tindakan lain yang krusial seperti pembayaran atau tanda tangan berita acara. Pastikan wewenang yang diberikan spesifik untuk proses kenaikan daya, seperti contoh di atas.

Kedua, data identitas tidak lengkap atau salah. Ini sering terjadi. NIK salah satu digit, nama salah eja, atau alamat tidak sesuai KTP. Petugas PLN pasti akan memverifikasi dengan KTP asli, jadi pastikan datanya cocok 100%.

Ketiga, tidak menggunakan materai atau tanda tangan tidak sempurna. Materai adalah keharusan hukum untuk surat kuasa seperti ini. Pastikan materai asli dan tanda tangan pemberi kuasa membubuhi materai dengan benar. Tanda tangan juga harus sama dengan tanda tangan di KTP.

Keempat, masa berlaku surat kuasa tidak jelas. Meskipun untuk urusan seperti ini surat kuasa biasanya berlaku sampai urusan selesai, kadang penting untuk mencantumkan masa berlaku jika ada batasan waktu tertentu. Namun, untuk naik daya, fokus utamanya adalah kejelasan perihal kuasanya.

Kelima, fotokopi KTP tidak jelas atau masa berlakunya habis. KTP asli dan fotokopinya harus jelas terbaca dan masih berlaku. Jangan sampai KTP sudah kadaluarsa ya.

Keenam, penerima kuasa tidak memahami tugasnya. Memberi surat kuasa saja tidak cukup. Pastikan penerima kuasa benar-benar mengerti apa yang harus dia lakukan, ke mana dia harus pergi, dokumen apa yang dia bawa, dan siapa yang harus ditemui. Komunikasi itu kunci.

Menghindari kesalahan-kesalahan ini akan membuat proses penggunaan surat kuasa kamu untuk menaikkan daya listrik di PLN jadi jauh lebih mulus.

Kesimpulan¶

Surat kuasa adalah alat legal yang sangat membantu jika kamu tidak bisa hadir langsung mengurus kenaikan daya listrik di PLN. Dokumen ini memberikan wewenang kepada orang lain yang kamu percaya untuk bertindak atas nama kamu. Memastikan surat kuasa dibuat dengan benar, mencakup semua komponen penting, dan dilengkapi dokumen pendukung yang valid adalah kunci keberhasilan proses ini. Selalu periksa kembali semua detail dan pastikan penerima kuasa memahami tugasnya.

Meskipun kini banyak layanan PLN bisa diakses online melalui PLN Mobile, surat kuasa tetap relevan terutama untuk pengurusan secara offline atau untuk tahap-tahap tertentu yang masih memerlukan kehadiran fisik perwakilan pelanggan. Dengan persiapan yang matang, proses menaikkan daya listrik bisa berjalan lancar tanpa hambatan.

Punya pengalaman mengurus kenaikan daya listrik pakai surat kuasa? Atau ada pertanyaan seputar pembuatan surat kuasa ini? Yuk, share di kolom komentar di bawah!